Senin, 01 Mei 2017

KESENJANGAN EKONOMI – SOSIAL DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

TULISAN 2

Kesenjangan Sosial

                Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Setiap masyarakat selalu ditandai dengan adanya kesenjangan. Kesenjangan artinya tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Kesenjangan membawa dampak pada kesenjangan sosio-ekonomi dan stratifikasi sosial. Kesenjangan sosio-ekonomi mencakup kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. 
                Kesenjangan sosial semakin hari semakin memprihatinkan, khususnya di lingkungan perkotaan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas bertolak belakang pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam kenyataan di sekitar kita, kesenjangan sosial membawa dampak negatif kepada masyarakat.
                Fasilitas mewah yang dimiliki negara ataupun orang-orang mampu yang tentu saja sangat berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat yang kurang mampu atau bahkan masyarakat yang tidak mampu. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa penduduk. Dengan rincian:
PULAU
LUAS WILAYAH (%)
      JUMLAH PENDUDUK (%)
SUMATERA
25,2
21,3
JAWA
6,8
57,5
KALIMANTAN
28,5
5,8
SULAWESI
9,9
7,3
MALUKU
4,1
1,1
PAPUA
21,8
1,5

                











Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Masyarakat pedesaan ataupun kota lain berbondong-bondong mengadu nasib ke pulau Jawa, terutama Jakarta. Namun apakah semakin banyak penduduk dalam suatu wilayah akan menjamin pula kemakmuran penduduk yang ada di wilayah tersebut? Kita bisa membandingkan antara Indonesia dan Singapura, luas negara Singapura yang tidak lebih besar dari Jakarta dan penduduknya yang hanya 5,31 juta namun penduduknya jauh lebih sejahterah dibandingkan dengan dua ratus juta lebih penduduk Indonesia yang seharusnya dengan luas wilayah negara yang luas, SDM yang banyak, SDA yang sangat melimpah dan wilayah yang strategis, masyarakat Indonesia seharusnya bisa hidup lebih sejahtera dari apa yang terlihat sekarang.
                Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka 11,8% dari total penduduk. Itupun berdasarkan kategori masyarakat yang berpendapatan kurang dari 7000 rupiah perhari. Pertanyaannya apakah di zaman seperti sekarang dengan uang 7000 rupiah perhari sudah bisa hidup dengan layak? Lalu bagaimana dengan seorang kepala keluarga yang hanya memiliki pendapatan 7000 rupiah perhari dan harus menghidupi istri dan anak-anaknya? Bisa dibayangkan betapa sulit perekonomiannya, sedangkan ia tidak tergolong dalam masyarakat miskin. Sebagai contoh nyata seorang guru yang memiliki pendapatan 9000 rupiah perhari dan harus menghidupi 8 orang anaknya, ia berusaha keras agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Pada nyatanya sekarang 4 dari 8 anaknya sudah sukses dan menjadi sarjana. Bagaimana caranya? Sudah tentu dari gaji yang ia dapat tidak cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke universitas. Ia memiliki sebidang kecil tanah disamping rumahnya, ditanah itu ia tanami berbagai macam tumbuhan, mulai dari bawang, tebu hingga pepaya. Hasil dari bercocok tanam pun tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, beruntungnya anak-anak beliau memiliki kepintaran yang luar biasa. 4 orang anaknya tersebut mendapatkan beasiswa dari SMP hingga SMA dan setelah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi masing-masing anaknya kuliah sambil bekerja menjadi guru private bahkan pelayan toko. Saat harus menutupi kebutuhan pun beliau tak sungkan meminta pertolongan tetangga, namun beliau tidak meminta begitu saja, terkadang beliau menjual perabotan rumah tangganya, dari peralatan elektronik hingga peralatan dapur. Demi anak-anaknya. Dan sekarang ke 4 adik-adiknya dibiayai oleh kakak-kakaknya yang sudah bekerja.
                Di sisi lain anak-anak yang telah disekolahkan di sekolah yang elite yang sudah pasti mahal dan diberi fasilitas lebih malah tidak bisa memberikan kebanggaan kepada orang tuanya. Dimana saat anak-anak di pedesaan harus menyeberangi sungai dan berjalan berpuluh-puluh kilometer demi ingin belajar di sekolah tapi anak-anak yang diberi kendaraan atau diantar supir pribadi malah dengan seenaknya bolos dari sekolah. Di saat pinggiran kota harus bergelap-gelapan karena tidak ada aliran listrik di kota besar bergelimang cahaya, lampu berkelap-kelip di setiap sudut kota. Di saat penduduk miskin harus membangun rumah seadanya dan bahkan tidak layak huni di pinggiran kali, perumahan-perumahan dan kantor mewah sedang berlomba-lomba dibangun.
                Secara hukum, setiap warga Indonesia memiliki perlakuan hukum yang sama, namun masih banyak aparat pemerintah penegak hukum yang tidak mau mendengarkan jeritan rakyat miskin. Salah satu contohnya adalah diskriminasi tahanan kasus pidana antara orang kaya dan orang miskin. Seorang kaya yang terlibat kasus korupsi mendapatkan fasilitas mewah bagai tinggal di hotel. Sementara seorang miskin yang terlibat kasus kasus pidana kecil saja, seperti mencuri ayam, mereka diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Bahkan dengan masih tingginya kemiskinan di Indonesia saat ini, masih banyak pemimpin kita yang tega melakukan korupsi, padahal di sisi lain masih banyak orang miskin yang membutuhkan uang dari pada mereka
Faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi:
1.       Menurunnya pendapatan perkapita akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas
2.      Ketidakmerataan pembangunan antardaerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM
3.       Rendahnya mobilitas sosial, akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan.
4.      Adanya pencemaran lingkungan alam

Sikap dan perilaku yang sesuai untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi:
1.       Hidup sederhana sesuai kebutuhan
2.      Peduli dengan masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka
3.       Meningkatkan pengetahuan untuk menguasai IPTEK
4.      Menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain

Upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat
1.       Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak
2.      Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya
3.       Adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah

Dampak Masalah Sosial di Masyarakat
1.       Meningkatnya angka kriminalitas
2.      Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin
3.       Adanya perpecahan kelompok
4.      Munculnya perilaku menyimpang
5.      Meningkatnya pengangguran




Pemecahan Masalah Sosial di Masyarakat
Untuk mengatasi masalah sosial perlu perubahan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak perubahan yang positif diharapkan dapat menghasilkan kondisi yang sejahtera
Upaya pemecahan masalah sosial:
1.      Pemecahan masalah berbasis negara
Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah sosial adalah melalui kebijakan sosial
Contoh:
·         Mendirikan sekolah dengan biaya murah, KJP
·         Pengobatan gratis, KJS, BPJS kesehatan
·         Melakukan penertiban kendaraan bermotor

2. Pemecahan Masalah Berbasis Masyarakat
·         Mengembangkan sistem sosial yang kondusif
·         Memanfaatkan modal sosial
·         Memanfaatkan institusi sosial

Bagi negara berkembang, usaha untuk mengatasi masalah sosial adalah dengan pembangunan
Dalam pembangunan harus memiliki tujuan:
1.       Dapat memperbaiki kehidupan masyarakat.
2.      Melindungi warga masyarakat dari tindakan penindasan dan kesengsaraan.
3.       Dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia:
1.       Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
2.      Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.

Kemiskinan

                Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak tergolong miskin. Kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggungjawab masyarakat, negara dan dunia untuk menanggulanginya. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai, mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih.

Kemiskinan terjadi tentunya pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Dibawah ini ada 2 Faktor-faktor penyebab manusia, yaitu: 

a. Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara manusia: 

Adapun Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara manusia, yaitu: 
1.       Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, Malas berpikir dan bekerja,
2.      Kurang keterampilan,  
3.       Pola hidup konsumtif,  
4.      Sikap apatis/egois/pesimis, 
5.      Rendah diri,  
6.      Adanya gep antara kaya dan miskin, 
7.       Belenggu adat dan kebiasaan,  
8.      Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya),  
9.      Adanya perusakan lingkungan hidup,  
10.   Pendidikan rendah,  
11.   Populasi penduduk yang tinggi,  
12.   Pemborosan dan kurang menghargai waktu,  
13.   Kurang motivasi mengembangkan prestasi,  
14.   Kurang kerjasama,  
15.   Pengangguran dan sempitnya lapangan kerja,  
16.   Kesadaran politik dan hukum,  
17.   Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat, dan 
18.   Kurangnya tenaga terampil bertumpun  ke kota.  
  (Manurung, dalam Bulletin YDS, 1993:4) 


b. Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia: 

Adapun Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia: 
1.       Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit,  
2.      Keterampilan atau keterisolasi desa,  
3.       Sarana pehubungan tidak ada,  
4.      Kurang Fasilitasi umum,  
5.      Langkanya modal,  
6.      Tidak stabilnya harga hasil bumi,  
7.       Industrialisasi sangat minim 
8.      belum terjagkau media informasi, 
9.      Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa,  
10.   Kepemilikan tanah kurang pemerataan.  
    (Manurung, dalam Bulletin YDS, 1993:5) 

                Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.

Langkah Mengatasi Masalah Kemiskinan :

Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah :

1.    Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.
2.    Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
3.    Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4.    Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :  
·         Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton 
·         Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
5.    Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
·         Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); 
·         Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
·         Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
·         Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
6. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
·         Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
·         Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
·         Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
·         Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.







Daftar Pustaka :

Kelompok 5:
1)      Dian
2)      Pramagusti Tsabit Sabili
3)      Salma Nur Azizah


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BANTEN


Pertumbuhan tahunan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I – 2014 tercatat sebesar 5.20% (yoy), jauh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi di triwulan IV – 2013.
                Meningkatnya pertumbuhan impor serta melambatnya investasi mendorong perlambatan ekonomi Banten dari sisi permintaan. Sementara dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi terdorong oleh perlambatan industri pengolahan yang tumbuh sebesar 2.45% (yoy). PDRB Provinsi Banten atas harga berlaku pada triwulan I – 2014 sebesar Rp 65,62 triliun sementara PDRB Riil Provinsi Banten mencapai Rp 27,1 triliun.

Keuangan pemerintah Provinsi Banten mengalami surplus sebesar Rp 1.12 triliun pada triwulan I – 2014.
                Tingkat realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Banten pada triwulan ini mencapai 23%, lebih baik dari tingkat realisasi pada periode yang sama ditahun 2013. Sementara realisasi belanja baru mencapai 6% dari pagu anggaran. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan nilai realisasi belanja. Meskipun demikian, realisasi belanja langsung pada triwulan ini jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan I – 2013. Peningkatan realisasi belanja langsung yang signifikan terjadi untuk jenis belanja modal dan belanja pegawai.

Inflasi Provinsi Banten pada triwulan I – 2014 tercatat sebesar 9,61% (yoy) turun dari triwulan sebelumnya sebesar 9,65% (yoy). Secara umum harga kelompok bahan makanan dan kesehatan telah memiliki trend penurunan selama triwulan I – 2014, meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV – 2013. Penurunan ini dapat mengerem laju inflasi yang antara lain disebabkan oleh kenaikan harga minyak goreng, Bahan Bakar Gas (BBG), sewa rumah dan barang elektronik. Banjir dan badai abu GunungKelud yang terjadi pada bulan Januari 2014 tidak secara signifikan mempengaruhi berkurangnya pasokan bahan makanan.

Kinerja bank umum di wilayah Banten triwulan I – 2014 secara umum dalam kondisi yang baik sebagaimana tercermin dari pertumbuhan indikator utama seperti aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga.
                Perbaikan kinerja perbankan secara umum terutama didorong oleh pertumbuhan kinerja perbankan konvensional yang mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi disbanding periode sebelumnya. Sementara kinerja perbankan syari’ah mengalami perlambatan baik untuk aset, kredit, maupun penghimpunan dana. Rasio intermediasi perbankan atau LDR (Loan to Deposit Ratio) mengalami penurunan menjadi 69,96% yang didorong turunnya LDR perbankan konvensional akibat pertumbuhan simpanan masyarakat lebih tinggi disbanding pertumbuhan kredit. Penurunan LDR diikuti oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) ke level 1.8%, namun masih berada pada level yang terkendali.

Pertumbuhan kredit kepada sektor korporasi terutama didorong oleh kredit investasi yang tercatat tumbuh sebesar 47,34% (yoy).
                Konsentrasi penyaluran kredit korporasi sampai dengan triwulan laporan tercatat masih kepada tiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sementara itu pertumbuhan kredit kepada sektor rumah tangga terutama didorong oleh meningkatnya kredit perumahan sebesar 27,56% yang juga memiliki kontribusi terbesar.

Pada triwulan I 2014, dari hasil Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan adanya perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha dan ketenagakerjaan di Provinsi Banten.
                Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat keyakinan para pelaku usaha. Hasil Pemilu yang akan berlangsung di tahun 2014 ini, diyakini akan membawa angin segar dan memberikan dampak positif di dunia usaha. Para pelaku usaha juga yakin bahwa kondisi usaha yang mengalami tekanan sebagai dampak kenaikan harga BBM sejak tahun lalu akan selesai di tahun ini.

Ekonomi Provinsi Banten pada triwulan II – 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan I – 2014.
                Perayaan pesta demokrasi serta momen menjelang bulan puasa dan lebaran diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga di Provinsi Banten. Dari sisi penawaran, sektor perdagangan, hotel dan restoran diprediksi tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi.

Tekanan inflasi Provinsi Banten diperkirakan masih tinggi.
                Potensi tekanan inflasi utama berasal dari komponen administered price dan komponen core. Potensi tekanan inflasi komponen administered price berasal dari komoditas bahan bakar rumah tangga, bensin, rokok serta tarif tenaga listrik. Sementara itu, kenaikan komponen core disebabkan ekspektasi konsumen terhadap harga yang meningkat, peningkatan konsumsi menjelang puasa dan lebaran, serta depresiasi rupiah yang menyebabkan kenaikan bahan baku impor.














Daftar Pustaka :
Kelompok 5 :
Dian
Pramagusti Tsabit Sabili

Salma Nur Azizah

Pertumbuhan PDB(Produk Domestic Bruto) di Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab PDB
Terakhir
Sebelum Ini
Tertinggi
Paling Rendah
Satuan
3.90
4.60
9.80
-5.20
Persen
3.40
4.00
9.80
-5.20
Persen
370.29
399.45
399.45
2.85
Usd - Miliar
1184655.70
1141753.10
1184655.70
652734.04
Aed - Juta
340110.84
307517.14
340110.84
100944.50
Aed - Juta
39313.30
38184.90
115003.43
34341.91
USD
65716.98
63830.70
114518.83
57406.74
USD

Pertumbuhan PDB (q-to-q)


























Daftar Pustaka :



Kelompok 5 :
Dian
Pramagusti Tsabit Sabili

Salma Nur Azizah

Senin, 03 April 2017

DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA

DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA
1.      Dampak Sosial dan Budaya
Pertambangan Freeport menimbulkan dampak sosial dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari sisi kependudukannya. Pemukiman penduduk semakin tersingkir dan menjadi perkampungan kumuh ditengah – tengah kawasan industri tambang termegah di Asia. Dengan demikian perkembangan tambang ditengah – tengah Suku Amungme dan Kamoro ini bukannya mendatangkan kehidupan yang lebih baik, melainkan semakin menyudutkan mereka menjadi kelompok marjinal. Hal ini semakin terdorong oleh semakin besarnya arus urbanisasi ke Timika dari daerah – daerah sekitarnya dan dari pulau lain di Indonesia. Dimana kehidupan homogeny dimasa lalu seketika menghadapi tantangan dari luar dengan hadirnya berbagai suku dan bangsa yang masuk wilayah adat Suku Amungme dan Kamoro.
Persoalan lain yang paling mendasar bagi masyarakat adat Amungme maupun masyarakat adat Kamoro adalah perlunya pengakuan kepada mereka sebagai manusia diatas tanah mereka sendiri. Persoalan martabat manusia harus dihargai oleh siapapun. Kalau martabat Suku Amungme dan Suku Kamoro dihargai sebagai manusia, maka persoalan PT. Freeport Indonesia harus diselesaikan dengan melibatkan kedua suku tersebut sebagai masyarakat adat pemilik sumber daya alam tambang tersebut
Meski ditanah leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya mereka yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya hanya mendapat ranking Indeks Pembangunan Manusia ke 212 dari 300-an lebih kabupaten di Indonesia. Hampir 70% penduduknya tidak mendapatkan akses terhadap air yang aman dan 35,2% penduduknya tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, lebih dari 25% balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi.
Dampak lain dari kehadiran Freeport di Indonesia adalah terjadinya berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai akibat protes masyarakat terhadap Freeport yang terkesan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro yang disebut sebagai pemilik tanah, emas, tembaga, dan hutan yang kemudia dikuasai oleh pihak perusahaan. Dalam aksi protesnya, masyarakat selalu berhadapan dengan pihak aparat keamanan (TNI/POLRI) yang bertugas mengamankan perusahaan, maka terjadilah kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM di wilayah penambangan berlangsung cukup lama sejak hadirnya Freeport hingga kini.
Dari data BPS, jumlah orang miskin ditiga kabupaten tersebut mencapai lebih dari 50% total penduduk. Artinya, pemerataan kesejahteraan tidak terjadi. Meskipun pengangguran terbuka rendah, tetapi secara keseluruhan pendapatan masyarakat setempat mengalami kesenjangan. Bisa jadi kesenjangan yang muncul antara para pendatang dan penduduk asli yang tidak mampu bersaing ditanahnya sendiri. Bisa jadi pula, angka persentase yang menunjukkan kemiskinan seperti akses terhadap air bersih, kurang gizi, akses terhadap sarana kesehatan mengandung bias rasisme. Artinya, kemiskinan dihadapi oleh penduduk asli dan bukan pendatang.
Sedangkan dampak sosial dari pembuangan tailing ke Sungai Ajkwa terhadap kedua suku tersebut maupun suku – suku lain dari Papua dapat terlihat dekat dengan mata dimana Kota Timika yang dulunya banyak dusun sagu yang member makan bagi masyarakat adat Kamoro dan suku – suku lain dari Papua maupun Indonesia  yang tinggal di Kota Timika telah rusak. Akibatnya masyarakat tidak bisa mendapatkan sagu sebagai sumber makanan pokok mereka. Disamping itu, berkembang pesatnya pembangunan yang didukung oleh Freeport membuat Suku Amungme dan Kamoro menjadi minoritas diatas tanahnya sendiri. Dengan peralatan sederhana, mereka, baik pendatang maupun masyarakat lokal berani mempertaruhkan nasib bahkan nyawa demi mencari konsentrat emas. Kebetulan metode penambangan oleh Freeport memang tidak bisa 100% menangkap konsentrat emas yang ada didalam bijih.
2.      Dampak Ekonomi
PT. Freeport Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagi pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, dan bagi perekonomian Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Manfaat langsung termasuk kontribusinya suatu perusahaan kepada negara, mencakup pajak, royalti, dividen, iuran dan dukungan langsung lainnya. Kami merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua, dan termasuk salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia. Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
3.      Dampak Terhadap Alam
     Beberapa kerusakan lingkungan yang diungkap oleh media dan LSM adalah Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan di wilayah pengendapan tailing. Merubah bentang alam karena erosi dan sedimentasi. Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing. Freeport telah membuang tailing denngan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport mencemari perairan di muara Sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis makhluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan asam berbahaya bagi kehidupan aquatic. Bahkan sejumlah spesies aquatic sensitive di Sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport. Menurut perhitungan Greenomics Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 trilyun. Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah.
MENENTUKAN KEBIJAKAN
1.      Ekonomi
Setelah beberapa tahun keberadaanya di Indonesia, PT. Freeport Indonesia banyak mendapat reaksi keras agar perusahaan ini menghentikan aktivitasnya. Gaung gonjang-ganjing itu sempat membuat PT. Freeport ditutup sementara. Jika reaksi keras ini tidak segera diatasi, maka baik PT. Freeport dan Negara pun juga akan mendapatkan efek negatifnya. Bagi Negara yang sedang membutuhkan investasi dari luar negeri, maka citra positif sangatlah mendukung untuk datangnya investor dari luar. Dan untuk PT. Freeport sendiri penutupan sementara akan menimbulkan kerugian dalam produksi setiap hari, baik bagi perusahaan maupun para pekerja. Pemerintah, lewat wakil presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kotrak karya yang telah ditanda tangani dengan PT. Freeport Indonesia tidak akan dibatalkan begitu saja. Ia berpendapat: “Kalau soal kontrak karya harus kita hargai bahwa setiap lima tahun kita evaluasi. Tapi untuk membatalkan kontrak kara saya rasa tidak,”. Dalam penjelasan itu Jusuf Kalla mempunyai komitmen terhadap kontrak karya yang sudah ditulis dan disepakti bersama. Tapi, dalam jalannya kotrak karya, sebagai warga Indonesia, kita mempunyai hak untuk mengetahui antara hak dan kewajiban dalam pertambangan tersebut.
Memang dalam menyelesaikan masalah ini, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena Indonesia sedang memperjuangkan untuk datangnya investor asing. Sebab investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan berujung pada kesejahteraan. Jadi dari sisi ekonomi, Indonesia harus mempunyai system ekonomi proteksi, agar tidak bergantung pada investor asing lagi. Untuk melakukan sistem tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang terampil agar semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan juga potensi lainnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga dari dan oleh rakyat untuk rakyat.
2.      Sosial
Unsur utama dalam sosial adalah sumber daya manusia tersebut, sehingga sumber daya ini memerlukan perhatian yang sempurna, maka faktor pendidikan, keamanan, dan kesehatan menjadi hal yang dipentingkan. Meski banyak sekolah dan puskesmas dibangun di distrik dan kampung, ketersediaan tenaga guru, perawat, dan dokter masih menjadi kendala serius.Gubernur Papua Barnabas Suebu membenarkan bahwa implementasi otonomi khusus belum optimal, tetapi itu bukan karena ketentuannya yang salah. Kemudian di sisi lain, sejak mendapat izin untuk menambang di Papua, sudah banyak konflik yang terjadi dan yang menjadi korban dari pertikaian ini. Adapun yang terlibat dalam konflik ini adalah antara suku asli dengan pihak keamanan yang bertugas di PT. Freport. Dikarenakan berbagai macam alasan, salah satunya adalah kesenjangan sosial yang terjadi antara pihak karyawan dengan suku atau warga asli.
Sebaiknya pemerintah melakukan audit menyeluruh kepada PT. Freeport dan mengumumkannya yang kedua agar melakukan pembangunan sesuai dengan yang dikehendaki rakyat, agar tidak terjadi kesenjangan hidup antara kemewahan yang dirasakan karyawan PT. Freeport dengan penduduk asli Papua.
3.      Lingkungan
 Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara massif. Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport. 42 tahun setelah pengeboran pertama, perkiraan volume limbah tailing PT. Freeport lebih dari 1,2 miliar ton dan terus bertambah lebih dari 200.000 ton per hari. Volume limbah tidak kalah banyak dibanding lumpur Lapindo Sidoarjo, namun berita pencemaran limbah PT. Freeport tidak sebanyak berita lumpur Lapindo.
Menurut perhitungan Greenomics Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 trilyun. Freeport mengklaim, sepanjang 1992-2005 Pemerintah Pusat mendapatkan keuntungan langsung US$ 3,8 miliar atau kurang lebih Rp 36 trilyun. Namun jika dihitung dari perkiraan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan, Indonesia dirugikan sekitar Rp 31 trilyun.
Hal ini telah melanggar UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka solusi yang dapat diambil adalah menagih tanggung jawab PT. Freeport terhadap lingkungan dan penegakkan hukum yang seadil-adilnya. Apabila hal ini tidak dihiraukan maka, PT. Freeport dipersilakan untuk angkat kaki dari negeri ini untuk menjaga kelangsungan ekosistem.

SUMBER :

Kelompok 5:
Dian
Pramagusti Tsabit Sabili

Salma Nur Azizah 

Tugas 2 Akuntansi Forensik

1. GRAFIK GCB ( Global Corruption Barometer ) TAHUN 2017 : 2. GRAFIK BPI (Bribe payers Index) TAHUN 2011: 3.  GRAFIK PERC ( P...